Abdul Rohim mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran yang dialokasikan pada setiap kegiatan.

Menurutnya, perlu ada pengkajian apakah nilai anggaran yang selama ini digunakan sudah sesuai kebutuhan atau masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Sehingga satu kegiatan itu apakah memang anggarannya harus sebesar itu atau sebenarnya bisa lebih minimalis lagi,” ujarnya.

DPRD berharap evaluasi tersebut mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Banjir dan Pendidikan Masuk Daftar Evaluasi

Selain air bersih dan pengelolaan anggaran, Pansus LKPJ juga memasukkan persoalan banjir serta sektor pendidikan sebagai bagian dari rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah kota.

Kedua sektor tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat sehingga membutuhkan perhatian berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurut DPRD, berbagai program yang telah berjalan perlu terus dievaluasi agar target pembangunan dapat dicapai secara maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Melalui rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan LKPJ 2025, DPRD berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan berbagai penyempurnaan kebijakan sekaligus mempercepat penyelesaian sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian publik.

Dengan langkah tersebut, kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah diharapkan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. (adv)