Persoalan lain yang turut menjadi perhatian ialah keberadaan PMKS yang berasal dari luar Kota Samarinda. 

Menurutnya, pemerintah kota perlu menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah asal agar proses penanganan, termasuk pemulangan, dapat dilakukan secara lebih tepat.

“Kalau mereka berasal dari luar daerah, perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah asal. Dengan begitu, penanganannya bisa lebih tepat dan penyebab mereka datang ke Samarinda juga dapat diketahui,” ujarnya.

Lebih jauh, Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Upaya tersebut dinilai lebih efektif untuk menekan munculnya PMKS baru dibanding hanya mengandalkan razia berkala.

Anhar meyakini persoalan sosial di Samarinda dapat ditangani secara lebih komprehensif apabila seluruh pihak mampu membangun sinergi yang kuat, mulai dari Satpol PP, Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga pemerintah daerah lain yang berkaitan.

“Yang dibutuhkan adalah solusi jangka panjang. Penanganan harus menyentuh akar persoalan sehingga tidak sekadar memindahkan masalah, tetapi benar-benar memberikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan,” jelasnya. (adv/naf)