“Terkait adanya isu SPPG yang masih menggunakan produk dari supplier besar atau barang pabrikan, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda menegaskan perintah Presiden sudah jelas, untuk memprioritaskan UMKM,” kata Dr. Sani.

Dalam penjelasannya, politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pengelola program telah memberikan panduan yang cukup tegas mengenai keterlibatan pelaku usaha lokal. 

Menurutnya, SPPG di berbagai daerah tidak diperkenankan menutup akses bagi produk yang dihasilkan UMKM maupun sektor pangan tradisional seperti pertanian, perikanan, dan peternakan skala kecil. 

Ia menilai bahwa kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal.

Apabila pelaksana di lapangan lebih memilih jalur praktis dengan hanya menggunakan produk pabrikan, lanjutnya, maka esensi pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tergerus. 

Ia menekankan bahwa dapur MBG semestinya berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan program dengan potensi produksi lokal yang tersedia di masing-masing daerah.

Dalam konteks regulasi, Dr. Sani juga merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan program tersebut.