AVNMEDIA.ID - Persoalan dana transfer dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya diterima Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. 

Hingga kini, masih terdapat kekurangan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai mencapai sekitar Rp427,7 miliar.

Nilai tersebut merupakan akumulasi kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk periode 2023 hingga 2024. 

Besarnya dana yang belum masuk ke kas daerah dinilai memengaruhi kapasitas keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan sejumlah agenda pembangunan.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program yang sebelumnya telah disusun pemerintah daerah. 

Menurutnya, kondisi itu membuat ruang gerak fiskal menjadi lebih terbatas dibandingkan yang direncanakan.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pencairan dana yang masih menjadi hak Kota Samarinda.