AVNMEDIA.ID - Perbincangan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah kembali mengemuka setelah muncul dugaan terkait pola distribusi bahan pangan yang digunakan dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sebagian dapur pelaksana masih mengandalkan pemasok skala besar serta produk olahan pabrikan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan program tersebut. 

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena dianggap dapat mengurangi peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil, termasuk petani lokal, nelayan, peternak, serta UMKM yang sejatinya menjadi bagian penting dari rantai pasok pangan nasional.

Isu tersebut kemudian mendapat tanggapan dari kalangan legislatif di daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyampaikan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal perumusan program MBG sudah menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas utama. 

Ia menilai seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan harus memahami bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan ekonomi berbasis masyarakat kecil yang tersebar di berbagai wilayah.

Penegasan terkait isu tersebut disampaikan secara langsung oleh Dr. Sani.