Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan seperti keterbatasan perangkat teknologi, akses internet yang tidak stabil, serta rendahnya literasi digital di sejumlah wilayah.

Novan menyebut bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan saluran informasi umum untuk menjangkau masyarakat, melainkan harus turun langsung memberikan penjelasan.

“Jangan hanya nunggu warga datang bertanya. Harus ada upaya mendekatkan informasi ke mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD Samarinda itu juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap seluruh jalur penerimaan peserta didik, khususnya jalur prestasi yang rentan disalahgunakan.

Ia menekankan bahwa ketidakterbukaan dalam proses seleksi bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap sistem SPMB digital yang sedang berjalan.

“Kalau proses seleksi tidak dijaga sejak awal, masyarakat bisa kehilangan keyakinan pada sistem yang ada,” tutupnya. (adv)