Tidak sedikit usaha kecil yang memiliki potensi berkembang, namun terkendala akses pembiayaan karena syarat perbankan yang dianggap sulit dipenuhi.

Karena itu, kehadiran program kredit tanpa agunan dinilai dapat menjadi alternatif yang menarik untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis mereka.

Apabila skema tersebut terbukti memberikan kemudahan dan memiliki mekanisme yang sehat, DPRD siap mendorong sinergi antara sektor perbankan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membina UMKM.

Menurut Iswandi, instansi seperti Dinas Perdagangan maupun Dinas Koperasi dapat dilibatkan dalam proses pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha yang menerima fasilitas pembiayaan.

DPRD Ingatkan Pentingnya Pengawasan

Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan bahwa kemudahan akses kredit harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang baik.

Penyaluran pembiayaan tanpa kontrol yang memadai berisiko memunculkan kredit bermasalah yang justru merugikan semua pihak.

Iswandi menegaskan bahwa seleksi penerima program perlu dilakukan secara tepat agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha produktif.