Ia juga menyoroti mulai hilangnya istilah 'otonomi daerah' dari berbagai dokumen kebijakan pemerintah, seolah menunjukkan bahwa perhatian terhadap kemandirian daerah semakin menipis.

“Kita seperti ditarik mundur ke masa sentralisasi kekuasaan, padahal semangat reformasi dulu justru ingin melepas belenggu itu,” katanya dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, Rohim menyerukan agar seluruh elemen di tingkat lokal, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, tidak tinggal diam menghadapi kondisi ini.

Ia menekankan pentingnya terus memperjuangkan hak-hak daerah atas sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri.

“Kalau kita hanya jadi penonton, maka ketimpangan ini akan terus berulang. Sudah waktunya kita bersuara dan mendorong keadilan dalam distribusi hasil tambang,” pungkasnya. (adv)