AVNMEDIA.ID - Regulasi mengenai tambang yang berlaku saat ini dinilai kian menjauh dari prinsip keadilan, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, yang menyoroti ketimpangan antara besarnya dampak lingkungan dan sosial yang harus ditanggung daerah, sementara keuntungan ekonominya justru terpusat di pemerintah pusat.

Sorotan ini mengarah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, revisi dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menurut Rohim, alih-alih memperkuat semangat desentralisasi, regulasi tersebut justru menarik kembali kewenangan ke arah yang lebih sentralistik.

“Pusat menikmati keuntungan ekonominya, tapi daerah dibiarkan menghadapi kerusakan lingkungan dan sosial yang ditinggalkan. Ini bentuk nyata dari ketidakadilan,” tegasnya.

Rohim menyayangkan bagaimana daerah penghasil kerap hanya dijadikan lokasi eksploitasi, tanpa diberi kuasa yang seimbang atas pengelolaan atau pemanfaatan hasil tambang.

Ia juga menyoroti mulai hilangnya istilah 'otonomi daerah' dari berbagai dokumen kebijakan pemerintah, seolah menunjukkan bahwa perhatian terhadap kemandirian daerah semakin menipis.

“Kita seperti ditarik mundur ke masa sentralisasi kekuasaan, padahal semangat reformasi dulu justru ingin melepas belenggu itu,” katanya dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, Rohim menyerukan agar seluruh elemen di tingkat lokal, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, tidak tinggal diam menghadapi kondisi ini.

Ia menekankan pentingnya terus memperjuangkan hak-hak daerah atas sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri.

“Kalau kita hanya jadi penonton, maka ketimpangan ini akan terus berulang. Sudah waktunya kita bersuara dan mendorong keadilan dalam distribusi hasil tambang,” pungkasnya. (adv)