Menurut Rohim, masalah utama bukan pada kuota yang diberikan ke Samarinda, melainkan distribusi yang tidak sampai ke sasaran yang berhak. 

Akibatnya, gas melon langka dan harga melonjak tajam di tingkat pengecer. 

Harga yang seharusnya Rp18 ribu bisa melonjak hingga Rp70 ribu.

Program bantuan seperti operasi pasar murah di beberapa kecamatan dinilai sebagai solusi cepat. 

Namun, ia meminta agar pemerintah bersama Pertamina menata ulang sistem distribusi, termasuk pembatasan pembelian oleh pihak yang tidak berhak dan pengawasan pangkalan.

"(Diberikan) treatment yang benar-benar membuat Pertamina sadar diri," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hanya tekanan dari pusat seperti Kementerian ESDM dan BUMN yang bisa mendorong Pertamina bertindak. 

DPRD pun membuka kemungkinan agar warga menempuh jalur hukum agar hak mereka atas subsidi bisa dijaga. (adv)