Advertorial DPRD Samarinda

Harga Gas Melon Melambung, DPRD Kota Samarinda Soroti Tata Niaga Pertamina

GAS MELON - Foto gas melon/ Foto: HO

AVNMEDIA.ID - Keresahan masyarakat Samarinda terus meningkat akibat lonjakan harga gas melon bersubsidi.

Di beberapa wilayah, harga tabung LPG 3 kg kini dijual pengecer hingga Rp50 ribu jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah.

Salah satu warga mengaku kaget saat mendapati harga gas melon menembus Rp50 ribu per tabung. Harga tersebut dinilai tidak wajar, mengingat sebelumnya Rp35 ribu saja sudah terasa mahal.

Situasi ini membuat beban hidup semakin berat, khususnya bagi keluarga dengan penghasilan rendah yang sangat bergantung pada gas melon untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak punya kewenangan penuh dalam urusan distribusi energi. 

Ia menilai Pertamina sebagai penanggung jawab utama gagal menjaga pasokan tetap stabil dan harga tetap terjangkau.

Ia menyoroti potensi adanya pihak tertentu yang bermain di balik rantai distribusi. 

Ia menyebut distribusi gas subsidi tidak berjalan dengan benar dan membuka celah penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Rohim, masalah utama bukan pada kuota yang diberikan ke Samarinda, melainkan distribusi yang tidak sampai ke sasaran yang berhak. 

Akibatnya, gas melon langka dan harga melonjak tajam di tingkat pengecer. 

Harga yang seharusnya Rp18 ribu bisa melonjak hingga Rp70 ribu.

Program bantuan seperti operasi pasar murah di beberapa kecamatan dinilai sebagai solusi cepat. 

Namun, ia meminta agar pemerintah bersama Pertamina menata ulang sistem distribusi, termasuk pembatasan pembelian oleh pihak yang tidak berhak dan pengawasan pangkalan.

"(Diberikan) treatment yang benar-benar membuat Pertamina sadar diri," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hanya tekanan dari pusat seperti Kementerian ESDM dan BUMN yang bisa mendorong Pertamina bertindak. 

DPRD pun membuka kemungkinan agar warga menempuh jalur hukum agar hak mereka atas subsidi bisa dijaga. (adv)

Related News
Recent News
image
Advertorial Ada Pendampingan Intensif Jelang Peluncuran Kopdes Merah Putih di Kukar
by Adrian Jasman2025-06-27 09:03:00

Soal teknis peluncuran koperasi secara nasional, Diskop UMKM Kukar masih menanti arahan.

image
Advertorial Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2025–2030, Gubernur Kaltim Tekankan Pemerintahan Bersih dan Percepatan Pembangunan
by Irwan2025-06-24 09:12:00

Pelantikan ini merupakan hasil dari proses pemungutan suara ulang dan menandai awal kepemimpinan bar