Kelompok masyarakat tersebut dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kemampuan membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.

Karena itu, keberadaan program bantuan iuran menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terbebani biaya tambahan.

“Kurang lebih 36 persen masyarakat kita masuk kategori pra sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kesulitan, apalagi harus membayar iuran kesehatan setiap bulan,” katanya.

Menurut Anhar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga penerima bantuan harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

DPRD Dorong Gubernur dan Wali Kota Duduk Bersama

Melihat belum adanya kepastian terkait skema pembiayaan bagi puluhan ribu peserta PBI tersebut, DPRD Samarinda meminta adanya komunikasi yang lebih intensif antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda.

Anhar menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi antarpemangku kepentingan tanpa perlu menimbulkan polemik berkepanjangan di ruang publik.

Ia berharap Gubernur Kalimantan Timur dan Wali Kota Samarinda dapat segera bertemu untuk membahas solusi yang paling tepat, termasuk apabila terdapat kendala terkait kemampuan fiskal masing-masing daerah.