Selain membangun sistem yang mudah digunakan, kualitas data juga menjadi perhatian dalam proses pembenahan PPID. 

Samri mengingatkan agar peningkatan kecepatan pelayanan tidak membuat ketelitian dalam pengelolaan dokumen terabaikan.

Menurutnya, informasi yang tersedia secara digital harus memiliki data yang akurat serta administrasi yang tertata. 

Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru ketika mengakses layanan PPID.

Penguatan sistem informasi tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan publik di lingkungan DPRD Samarinda semakin terbuka. 

Lebih dari sekadar menyediakan dokumen secara daring, keberadaan PPID yang kuat diharapkan mampu mendorong masyarakat ikut memantau proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat informasi tersedia secara online. Yang lebih penting, masyarakat memiliki akses untuk mengetahui, mengawasi, dan ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan,” pungkas Samri.

Samri menekankan bahwa penguatan PPID harus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses, mengawasi, dan terlibat dalam proses pemerintahan. (adv)