Hal tersebut menjadi perhatian karena sistem proteksi justru sangat dibutuhkan ketika keadaan darurat terjadi.

Ia menyebut Damkar mempunyai kapasitas teknis untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan perangkat tersebut. 

Pengalaman petugas dalam menghadapi berbagai kondisi kebakaran juga menjadi pertimbangan dalam mendorong keterlibatan Damkar yang lebih kuat.

Atas dasar itu, DPRD Samarinda tengah mempertimbangkan agar Damkar memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam proses pemeriksaan keselamatan bangunan. 

Dewan ingin memastikan persyaratan proteksi tidak berhenti pada pemenuhan dokumen atau prosedur perizinan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah memasukkan rekomendasi maupun sertifikasi keselamatan dari Damkar sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF.

“Perda ini kita dorong agar bisa memberi ruang intervensi yang lebih kuat bagi Damkar,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan bangunan seharusnya turut melihat kondisi nyata perangkat keselamatan. 

Sistem pemadam, alarm kebakaran, jalur evakuasi hingga berbagai perlengkapan pendukung perlu dipastikan dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat.