Menyalahkan satu pihak dalam situasi seperti ini, menurutnya, sungguh tidak adil.

"Yang terlihat ini hanyalah puncak dari gunung es. Di baliknya ada kelalaian kolektif dan pembiaran sistemik yang sudah berlangsung lama," ungkapnya.

Novan juga mengkritik keras prioritas pemerintah yang lebih fokus pada pembangunan visual, seperti taman, jembatan, dan ikon kota, sementara lembaga sosial yang menangani anak-anak rentan justru diabaikan.

"Kasus ini bukan soal satu balita. Ini cermin gagalnya negara menjalankan amanah konstitusi dalam melindungi warganya yang paling lemah," ujarnya penuh tekanan.

Ia menilai, peraturan daerah terkait perlindungan anak memang ada, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan.

DPRD, lanjutnya, akan mendorong pembentukan tim lintas instansi yang turun langsung, bukan sekadar mengeluarkan kebijakan tanpa langkah konkret.

"Kalau sistem ini tidak dibongkar dan dibangun ulang dari akar, NJ hanya akan menjadi satu nama dalam daftar panjang anak-anak yang terlupakan," tutupnya. (adv)