Suryani mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada masalah antara pihaknya dan pihak terkait, namun pengakuan tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi perselisihan di masa depan.

“Kami belum bisa bergerak dan kami menunggu kepastian lebih lanjut, jika sudah keluar SK menterinya maka kami akan pelajari ke sektor itu agar terhindar perselisihan,” ujarnya.

Suryani menambahkan bahwa selama ini, meski telah ada kesepakatan, kedua belah pihak tidak mengalami masalah terkait hak tanah adat.

“Karena selama ini kami saat sepakati beberapa hal dari kedua belah pihak tidak terjadi masalah,” ucapnya lebih lanjut.

Melalui adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, Suryani berharap pengakuan tersebut segera terwujud dan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai hak-hak mereka.

“Kami yang di daerah akan menindaklanjuti karena proses MHA tahap verifikasinya telah kami lewati dan hanya menunggu pengesahan saja, agar kedepannya ada lanjutan tentang hak kami,” tutupnya. (adv)