Dinas Sosial dapat diarahkan untuk memberikan pembinaan serta menangani kebutuhan sosial masyarakat yang berada di jalan. 

Di sisi lain, Satpol PP tetap memiliki fungsi dalam menegakkan peraturan daerah terhadap aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan.

Koordinasi antara kedua perangkat daerah tersebut dianggap penting supaya upaya yang dilakukan tidak berjalan secara terpisah. 

Pemerintah juga perlu memiliki data yang lebih jelas mengenai anak jalanan dan masyarakat yang meminta-minta sebagai dasar menentukan bentuk intervensi.

Pendataan dapat membantu mengidentifikasi kondisi masing-masing individu sehingga pembinaan maupun bantuan yang diberikan tidak dilakukan secara seragam. 

Dengan begitu, penanganan diharapkan tidak sekadar menghilangkan keberadaan mereka dari titik-titik tertentu.

Anhar menyebut persoalan sosial di Samarinda memang memiliki tantangan tersendiri.

Tingginya aktivitas masyarakat serta mobilitas penduduk sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur membuat dinamika persoalan sosial menjadi semakin beragam.

Meski begitu, ia melihat Pemkot Samarinda sudah mulai mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi persoalan tersebut. 

Penataan hingga penyediaan lokasi tertentu menjadi bagian dari upaya yang telah dilakukan pemerintah.