Menanggapi hal itu, DPRD kini tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sistem layanan pemakaman, baik milik pemerintah maupun swasta. 

Dalam aturan ini, pemerintah wajib menjamin akses warga terhadap pemakaman yang layak dan manusiawi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa dalam draf perda akan diatur kewajiban setiap kecamatan memiliki minimal satu TPU agar pelayanan lebih merata.

Ia juga menyebut bahwa pemakaman swasta nantinya diwajibkan memiliki lahan minimal tiga hektare agar tidak tumbuh sembarangan di area pemukiman padat.

“Negara harus hadir saat masyarakat berada dalam kondisi paling rentan yakni ketika sedang berduka. Jangan sampai karena tak mampu bayar, warga tidak bisa mendapatkan tempat pemakaman yang layak,” ujarnya.

Usulan ini mendapat sambutan baik dari warga yang selama ini merasa kesulitan saat mencari lahan pemakaman. 

DPRD Kota Samarinda berharap Peraturan Daerah ini segera disahkan agar semua warga bisa mendapatkan hak dasar saat melepas anggota keluarga untuk terakhir kalinya. (adv)