dr. Martina juga menekankan bahwa sistem pelayanan ini bukan semata-mata dijalankan oleh rumah sakit.

Ada peran BPJS sebagai pihak yang menanggung biaya, dan pemerintah sebagai perancang sistem pembiayaan kesehatan nasional.

“Yang jadi pertimbangan bukan status sosial pasien, tapi jenis keluhannya. Negara sedang membenahi alur layanan agar pasien dengan kondisi ringan tak langsung membanjiri rumah sakit,” ujarnya.

Menurutnya, banyaknya pasien yang datang ke IGD padahal tidak dalam kondisi gawat darurat justru membuat pelayanan untuk pasien kritis jadi terganggu.

“Ini masa peralihan. Kita sedang menata ulang agar pelayanan kembali sesuai jalurnya. Sosialisasi ke masyarakat perlu digencarkan, supaya pasien tak perlu menunggu lama atau merasa ditolak karena salah tempat,” tutupnya. (adv)