Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, yang mewakili Bupati Kukar, menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal perubahan pola pikir, budaya kerja, dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak ingin SPBE hanya jadi dokumen formalitas. Substansinya harus dijalankan oleh semua OPD,” ujarnya.

Dafip juga menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh atas substansi SPBE agar dokumen yang disusun tidak hanya memenuhi syarat administratif, tapi benar-benar berdampak pada pelayanan publik.

Menurutnya, konsistensi dan sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan digitalisasi pemerintahan, sekaligus mendukung pencapaian visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.

"Semoga langkah ini menjadi momentum percepatan perubahan menuju birokrasi digital yang transparan dan profesional," pungkasnya. (adv)