Dipaparkan Rusmulyadi, Kaltim melonjak dari peringkat ketiga menjadi peringkat pertama sektor kesejahteraan pada tahun sebelumnya.

Namun, tidak semua domain IPP menunjukkan kemajuan.

Karena metodologi survei Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IPP Kaltim memang tidak berubah pada sektor kepemimpinan.

Rusmulyadi menyuarakan kekhawatirannya terhadap metodologi pendataan IPP yang dilakukan BPS yang menggunakan data kepemimpinan hasil survei tiga bulan selama tiga tahun.

“Saya coba kroscek ke BPS, ternyata data untuk domain kepemimpinan itu diambil hanya dalam waktu tiga bulan dan berlaku untuk tiga tahun,” katanya.

“Ini yang membuat kami khawatir, karena meskipun kami telah melakukan berbagai program pelatihan kepemimpinan, hasilnya tidak bisa terlihat secara penuh dalam data IPP,” ungkap Rusmulyadi.

Ia menambahkan, BPS tidak menggunakan data administratif yang sudah tersedia di Dispora Kaltim, seperti jumlah generasi muda yang mengikuti program kepemimpinan, jumlah karang taruna yang terdaftar, dan jumlah anggota aktif organisasi tersebut.

Agar capaian Dispora Kaltim lebih akurat, Rusmulyadi meyakini data administrasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian IPP.