Kolaborasi antar lembaga daerah ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Timur.

“Pokja ini akan mengintegrasikan data skor IDM sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih efisien dan relevan untuk pembangunan desa,” pungkasnya.

Ia kemudian sampaikan bahwa IDM diukur setiap tahun, dan dikelola oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Tentunya dengan kolaborasi bersama-sama desa, kecamatan, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PMD Provinsi, Bappeda Provinsi yang didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional," jelasnya.

IDM ini pula yang nantinya akan menjadi support dalam penetapan perhitungan Dana Desa pada Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja oleh Kementerian Keuangan. (adv)