Bahkan, dewan dipersilakan bergabung sebagai tim pengarah guna memperkuat akuntabilitas kerja Satgas.

Namun, usulan tersebut menuai pandangan berbeda dari sebagian anggota dewan.

Salah satunya disampaikan oleh Anhar SK dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ia menilai DPRD sebaiknya tidak masuk langsung ke dalam struktur Satgas, agar tetap menjaga objektivitas dalam melakukan pengawasan.

“Fungsi pengawasan justru akan lebih efektif jika DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang berdiri independen, bukan ikut campur langsung di dalam Satgas,” ujar Anhar.

Rapat ini menandai awal dari koordinasi lintas lembaga untuk memastikan PMB di Samarinda berjalan transparan, adil, dan bebas dari intervensi negatif.

Dengan latar belakang kekhawatiran atas potensi praktik KKN dalam dunia pendidikan, baik DPRD maupun Pemerintah Kota sepakat bahwa pengawasan yang kuat dan partisipatif menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan bagi seluruh calon peserta didik. (adv)