Ia menilai bahwa jika suatu BUMD tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah, maka dana yang ada lebih baik disimpan di bank untuk menghindari potensi pemborosan.

“BUMD bukan sekadar tempat menampung tenaga kerja tanpa produktivitas. Intinya, harus menghasilkan keuntungan. Kalau tidak, lebih baik uang tersebut kita depositokan saja di bank, itu lebih aman,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Iswandi menilai masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal dalam mengelola anggaran, sehingga perlu dilakukan efisiensi dengan memangkas pos-pos yang kurang prioritas.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. (adv)