AVNMEDIA.ID - Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menekankan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional dan mandiri agar tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan di Samarinda.

Menurut Iswandi, BUMD harus mampu menyusun strategi bisnis yang tepat dan berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi mencapai kemandirian finansial. Ia juga mendorong BUMD untuk mencari alternatif pendanaan lain, seperti skema sindikasi perbankan atau pinjaman komersial, yang dapat dikelola dengan baik agar tidak menjadi beban bagi APBD.

“BUMD tidak bisa terus bergantung pada APBD untuk menjalankan operasionalnya. Jika ingin berkembang, harus berani menyusun strategi bisnis yang solid dan siap mengambil risiko,” ujar Iswandi.

Dengan latar belakangnya di bidang keuangan, Iswandi menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja BUMD harus diperketat.

Ia menilai bahwa jika suatu BUMD tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah, maka dana yang ada lebih baik disimpan di bank untuk menghindari potensi pemborosan.

“BUMD bukan sekadar tempat menampung tenaga kerja tanpa produktivitas. Intinya, harus menghasilkan keuntungan. Kalau tidak, lebih baik uang tersebut kita depositokan saja di bank, itu lebih aman,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Iswandi menilai masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal dalam mengelola anggaran, sehingga perlu dilakukan efisiensi dengan memangkas pos-pos yang kurang prioritas.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. (adv)