AVNMEDIA.ID - Tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu persoalan yang turut dibahas DPRD Kota Samarinda dalam proses penyusunan APBD. 

Salah satu faktor yang menjadi perhatian ialah belum jelasnya penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyebut kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Samarinda. 

Persoalan kurang salur yang terjadi pada 2026 bahkan dinilai dapat berimbas terhadap penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

“Di 2026 saja kurang salurnya sudah jelas, ke depan kan belum ada hilalnya. Otomatis ini akan berpengaruh terhadap APBD kita di 2027,” ungkap Iswandi.

Dengan kondisi pendapatan daerah yang tidak sepenuhnya dapat dipastikan, Pemkot Samarinda dinilai perlu melakukan penyesuaian dalam menentukan belanja. 

Efisiensi menjadi salah satu langkah yang harus diterapkan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar penting.

Iswandi meminta pemerintah tidak menyamaratakan seluruh program dalam proses penghematan.