Kegiatan yang belum mendesak atau tidak masuk dalam kebutuhan utama dapat ditunda, sementara anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus tetap dipertahankan.

“Program-program yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat itu yang harus prioritas,” jelasnya.

Di tengah persoalan transfer pusat tersebut, komunikasi dengan pemerintah pusat juga dinilai perlu terus dilakukan. 

Iswandi melihat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dapat dimanfaatkan sebagai wadah bersama untuk menyampaikan kepentingan pemerintah daerah.

Menurutnya, posisi Apeksi yang menghimpun pemerintah kota dari berbagai daerah dapat memperkuat komunikasi maupun lobi kepada pemerintah pusat dan DPR RI. 

Upaya tersebut tidak harus selalu dilakukan secara terbuka selama menghasilkan penyelesaian yang diharapkan daerah.

“Lobi-lobi kan tidak harus dipublikasikan, yang penting nanti hasilnya,” ujarnya.

Sementara itu, persoalan kewajiban anggaran yang muncul pada periode sebelumnya juga menjadi bagian dari penyesuaian fiskal Samarinda.