Dari akumulasi kewajiban daerah yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp600 miliar, Pemkot Samarinda menyiapkan sekitar Rp400 miliar untuk menyelesaikan penyesuaian anggaran 2025.

Iswandi menilai kondisi tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan sebagai kesalahan perencanaan pemerintah kota. 

Sebab, program telah disusun, sedangkan persoalan muncul ketika dana yang diharapkan dari pemerintah pusat belum disalurkan sesuai kebutuhan.

Karena itu, penghematan pada 2026 menjadi konsekuensi yang harus ditempuh pemerintah daerah untuk menutup kekurangan anggaran sebelumnya.

“Akhirnya terjadilah efisiensi dan pemotongan di 2026 untuk membayar kekurangan 2025,” pungkasnya.

Iswandi menyebut efisiensi anggaran 2026 harus dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi pada 2025. (adv/naf)