AVNMEDIA.ID - Tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu persoalan yang turut dibahas DPRD Kota Samarinda dalam proses penyusunan APBD. 

Salah satu faktor yang menjadi perhatian ialah belum jelasnya penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyebut kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Samarinda. 

Persoalan kurang salur yang terjadi pada 2026 bahkan dinilai dapat berimbas terhadap penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

“Di 2026 saja kurang salurnya sudah jelas, ke depan kan belum ada hilalnya. Otomatis ini akan berpengaruh terhadap APBD kita di 2027,” ungkap Iswandi.

Dengan kondisi pendapatan daerah yang tidak sepenuhnya dapat dipastikan, Pemkot Samarinda dinilai perlu melakukan penyesuaian dalam menentukan belanja. 

Efisiensi menjadi salah satu langkah yang harus diterapkan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar penting.

Iswandi meminta pemerintah tidak menyamaratakan seluruh program dalam proses penghematan. 

Kegiatan yang belum mendesak atau tidak masuk dalam kebutuhan utama dapat ditunda, sementara anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus tetap dipertahankan.

“Program-program yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat itu yang harus prioritas,” jelasnya.

Di tengah persoalan transfer pusat tersebut, komunikasi dengan pemerintah pusat juga dinilai perlu terus dilakukan. 

Iswandi melihat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dapat dimanfaatkan sebagai wadah bersama untuk menyampaikan kepentingan pemerintah daerah.

Menurutnya, posisi Apeksi yang menghimpun pemerintah kota dari berbagai daerah dapat memperkuat komunikasi maupun lobi kepada pemerintah pusat dan DPR RI. 

Upaya tersebut tidak harus selalu dilakukan secara terbuka selama menghasilkan penyelesaian yang diharapkan daerah.

“Lobi-lobi kan tidak harus dipublikasikan, yang penting nanti hasilnya,” ujarnya.

Sementara itu, persoalan kewajiban anggaran yang muncul pada periode sebelumnya juga menjadi bagian dari penyesuaian fiskal Samarinda. 

Dari akumulasi kewajiban daerah yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp600 miliar, Pemkot Samarinda menyiapkan sekitar Rp400 miliar untuk menyelesaikan penyesuaian anggaran 2025.

Iswandi menilai kondisi tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan sebagai kesalahan perencanaan pemerintah kota. 

Sebab, program telah disusun, sedangkan persoalan muncul ketika dana yang diharapkan dari pemerintah pusat belum disalurkan sesuai kebutuhan.

Karena itu, penghematan pada 2026 menjadi konsekuensi yang harus ditempuh pemerintah daerah untuk menutup kekurangan anggaran sebelumnya.

“Akhirnya terjadilah efisiensi dan pemotongan di 2026 untuk membayar kekurangan 2025,” pungkasnya.

Iswandi menyebut efisiensi anggaran 2026 harus dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi pada 2025. (adv/naf)