AVNMEDIA.ID -  Sertifikat Laik Fungsi (SLF) seharusnya menjadi salah satu penanda bahwa sebuah bangunan telah memenuhi persyaratan untuk digunakan. Namun, DPRD Samarinda justru menemukan persoalan yang perlu dibenahi: bangunan sudah mengantongi SLF, tetapi sistem proteksi kebakarannya belum tentu berfungsi ketika insiden terjadi.

Persoalan tersebut mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan yang digelar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda, Rabu (2/9/2026).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan awal masih difokuskan pada pemetaan persoalan dan penjaringan masukan dari pihak teknis yang selama ini berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan.

SLF Jadi Sorotan

Menurut Rohim, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam Raperda tersebut adalah mekanisme penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF.

Keduanya berkaitan erat dengan kelayakan dan pemanfaatan bangunan. Namun, dalam praktiknya, DPRD menilai masih terdapat celah ketika aspek keselamatan kebakaran belum benar-benar tercermin dalam kondisi bangunan setelah SLF diterbitkan.

Rohim menyoroti kondisi di Samarinda yang masih menemukan bangunan ber-SLF, tetapi tetap mengalami kebakaran.

“Yang terjadi di Samarinda ini SLF-nya terbit, tapi ternyata fakta di lapangan masih saja terjadi kebakaran-kebakaran.”

Bagi DPRD, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen SLF.

Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana sistem proteksi kebakaran yang menjadi bagian dari aspek keselamatan bangunan benar-benar tersedia dan berfungsi ketika dibutuhkan.