AVNMEDIA.ID - Rapat paripurna DPRD Samarinda bersama Pemerintah Kota digelar pada Selasa (4/3/2025) malam dengan agenda penyampaian pidato sambutan Wali Kota Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, turut menjawab pertanyaan media mengenai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ mengenai Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2025.

Ia sebut, adanya kebijakan dan arahan pusat itu, tentunya akan dijalani di daerah.

“Fokus utama yang dibahas adalah efisiensi anggaran. Pada prinsipnya, DPRD dan pemerintah kota telah sepakat untuk menjalankan kebijakan ini. Namun, angka pasti untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dalam tahap pembahasan. Yang jelas, seluruh OPD, termasuk sekretariat dewan, akan mengalami efisiensi,” jelas Helmi.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Samarinda mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas, orientasi, bimbingan teknis (bimtek), alat tulis kantor (ATK), kegiatan kesekretariatan, serta berbagai kegiatan lain yang tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

“Dalam beberapa hari ke depan, kami juga akan mengundang pihak dinas terkait, termasuk Sekretaris Daerah, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini,” ungkapnya.

Terkait dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan dan pembangunan yang masih berjalan, Helmi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat sektor-sektor tersebut.

“Tidak akan ada dampak negatif. Jika kita melihat jumlah OPD yang ada, sekitar 30 lebih, dan jika masing-masing mendapat alokasi efisiensi sekitar Rp2 miliar, maka totalnya sudah signifikan. Terlebih lagi jika menyangkut OPD besar,” tuturnya.

Ia lanjutkan bahwa pihaknya memahami apa yang menjadi kebijakan pusat tersebut.

“Efisiensi ini justru bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. (adv)