Ismail menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal angka atau kelengkapan laporan, tetapi menyangkut akses pendidikan yang layak bagi anak-anak.

“Bukan cuma urusan angka atau laporan. Ini menyangkut hak pendidikan anak-anak kita,” jelasnya.

Komisi IV mendorong agar Dinas Pendidikan melakukan inspeksi langsung ke lapangan, terutama ke sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran. 

Selain verifikasi, audit rutin dan inspeksi mendadak dinilai penting untuk menekan potensi penyimpangan dalam pelaporan Dapodik.

Ismail juga menyoroti peran operator sekolah yang bertanggung jawab mengisi data. 

Ia mengatakan bahwa tekanan internal agar sekolah terlihat “sempurna” membuat para operator sering terjebak dalam dilema.

“Kadang operatornya bingung, di satu sisi diminta jujur, tapi di sisi lain disuruh lapor yang bagus-bagus. Itu akhirnya jadi dilema,” terangnya.

Dengan situasi ini, Komisi IV DPRD Samarinda menilai perlu adanya pelatihan intensif bagi para operator agar mereka lebih paham pentingnya keakuratan data serta terlindungi dari tekanan yang bertentangan dengan integritas pelaporan. (adv)