AVNMEDIA.ID - Permasalahan dalam pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali mendapat perhatian dari DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV. 

Dugaan praktik manipulasi data oleh pihak sekolah menjadi sorotan karena dianggap berdampak langsung pada distribusi bantuan pendidikan.

Beberapa sekolah diduga menyajikan laporan Dapodik yang tidak sesuai kondisi riil demi mengejar nilai akreditasi yang tinggi. 

Akibatnya, data yang seharusnya menjadi acuan kebijakan malah menyesatkan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa tindakan semacam ini justru merugikan sekolah itu sendiri.

“Ruang kelas rusak, guru masih kurang, tapi data Dapodik bilang semua beres. Ini kan akhirnya menyulitkan pemerintah menyalurkan bantuan,” ungkap Ismail.

Sebagai sistem yang menjadi pijakan utama bagi Kementerian Pendidikan dalam pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan, Dapodik seharusnya merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. 

Ketika data yang disajikan tidak sesuai fakta, alokasi bantuan pun bisa meleset dari sasaran.