AVNMEDIA.ID - Permasalahan dalam pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali mendapat perhatian dari DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV. 

Dugaan praktik manipulasi data oleh pihak sekolah menjadi sorotan karena dianggap berdampak langsung pada distribusi bantuan pendidikan.

Beberapa sekolah diduga menyajikan laporan Dapodik yang tidak sesuai kondisi riil demi mengejar nilai akreditasi yang tinggi. 

Akibatnya, data yang seharusnya menjadi acuan kebijakan malah menyesatkan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa tindakan semacam ini justru merugikan sekolah itu sendiri.

“Ruang kelas rusak, guru masih kurang, tapi data Dapodik bilang semua beres. Ini kan akhirnya menyulitkan pemerintah menyalurkan bantuan,” ungkap Ismail.

Sebagai sistem yang menjadi pijakan utama bagi Kementerian Pendidikan dalam pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan, Dapodik seharusnya merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. 

Ketika data yang disajikan tidak sesuai fakta, alokasi bantuan pun bisa meleset dari sasaran.

Ismail menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal angka atau kelengkapan laporan, tetapi menyangkut akses pendidikan yang layak bagi anak-anak.

“Bukan cuma urusan angka atau laporan. Ini menyangkut hak pendidikan anak-anak kita,” jelasnya.

Komisi IV mendorong agar Dinas Pendidikan melakukan inspeksi langsung ke lapangan, terutama ke sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran. 

Selain verifikasi, audit rutin dan inspeksi mendadak dinilai penting untuk menekan potensi penyimpangan dalam pelaporan Dapodik.

Ismail juga menyoroti peran operator sekolah yang bertanggung jawab mengisi data. 

Ia mengatakan bahwa tekanan internal agar sekolah terlihat “sempurna” membuat para operator sering terjebak dalam dilema.

“Kadang operatornya bingung, di satu sisi diminta jujur, tapi di sisi lain disuruh lapor yang bagus-bagus. Itu akhirnya jadi dilema,” terangnya.

Dengan situasi ini, Komisi IV DPRD Samarinda menilai perlu adanya pelatihan intensif bagi para operator agar mereka lebih paham pentingnya keakuratan data serta terlindungi dari tekanan yang bertentangan dengan integritas pelaporan. (adv)