Wakil Ketua DPRD Samarinda Ahmad Vanandza merespon itu.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya tidak menolak adanya upaya penertiban.

Namun, ia menyayangkan jika proses tersebut dilakukan dengan cara-cara yang menyakitkan atau emosional. Menurutnya, pendekatan yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan persuasi seharusnya menjadi pilihan utama.

“Penertiban seharusnya dilakukan dengan lebih bijak. Tidak perlu disertai tindakan kekerasan. Jika memang ada pelanggaran, silakan tempuh jalur hukum yang sesuai,” katanya. 

Ia menilai, Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan seharusnya mampu menahan diri dan bertindak secara profesional.

Tindakan represif, menurutnya, hanya akan menimbulkan luka dan ketidakpercayaan publik.

Vanandza pun mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi yang serius.

Ia berharap, penertiban ke depan bisa berlangsung dengan cara yang lebih beradab. (adv)