AVNMEDIA.ID - Bangunan baru Pasar Pagi di Samarinda kini telah terlihat berdiri megah dengan desain yang lebih modern. 

Meski pengerjaan fisiknya nyaris rampung, pedagang belum bisa kembali menempati area tersebut. 

Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan warga dan pedagang yang menanti untuk berjualan kembali di lokasi utama.

Melihat situasi itu, DPRD Kota Samarinda menyampaikan dorongan tegas kepada pemerintah kota. 

Abdul Rohim dari Komisi III DPRD Kota Samarinda menyatakan bahwa keterlambatan proses relokasi telah menimbulkan tekanan besar, terutama bagi pedagang kecil yang mengandalkan pasar tersebut sebagai sumber utama penghasilan.

Menurutnya, pembangunan ulang Pasar Pagi semestinya memberi angin segar bagi ekonomi lokal.

"Relokasi ini sebelumnya dijanjikan tuntas di akhir 2024. Tapi nyatanya tertunda karena kendala teknis," tegasnya.

Ia menambahkan, pedagang yang masih menempati tempat sementara mengalami penurunan pendapatan karena belum adanya kepastian soal lapak tetap.

“Pemerintah perlu lebih peka. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang sedang sulit,” tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pihak dinas dan pedagang.

Dalam keterangannya, Abdul Rohim meminta agar hak pedagang lama yang memiliki SKTUB tetap diprioritaskan saat proses relokasi berlangsung.

"Ada kabar Pemkot akan siapkan fasilitas digital seperti live streaming untuk pedagang online. Itu bagus, asal tidak menyingkirkan pedagang yang sudah punya hak dari awal," tegasnya.

Masalah lain muncul dari ukuran lapak baru yang dinilai lebih sempit oleh para pedagang.

“Kalau dulu bisa tertampung dalam satu atau dua lapak, sekarang mungkin tidak lagi. Ini harus dikonsultasikan agar tidak jadi masalah baru,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan meminta Pemkot lebih memerhatikan pedagang asli ketimbang langsung membuka akses bagi pihak luar.

“Jangan sampai relokasi justru memicu konflik baru karena pedagang asli tidak terakomodasi,” kata Abdul Rohim. (adv)