“Pemerintah perlu lebih peka. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang sedang sulit,” tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pihak dinas dan pedagang.

Dalam keterangannya, Abdul Rohim meminta agar hak pedagang lama yang memiliki SKTUB tetap diprioritaskan saat proses relokasi berlangsung.

"Ada kabar Pemkot akan siapkan fasilitas digital seperti live streaming untuk pedagang online. Itu bagus, asal tidak menyingkirkan pedagang yang sudah punya hak dari awal," tegasnya.

Masalah lain muncul dari ukuran lapak baru yang dinilai lebih sempit oleh para pedagang.

“Kalau dulu bisa tertampung dalam satu atau dua lapak, sekarang mungkin tidak lagi. Ini harus dikonsultasikan agar tidak jadi masalah baru,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan meminta Pemkot lebih memerhatikan pedagang asli ketimbang langsung membuka akses bagi pihak luar.

“Jangan sampai relokasi justru memicu konflik baru karena pedagang asli tidak terakomodasi,” kata Abdul Rohim. (adv)