Untuk memastikan rekomendasi BPK tidak berhenti pada dokumen pemeriksaan, DPRD Samarinda berencana menggelar rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Forum tersebut akan digunakan untuk membahas secara rinci hasil evaluasi BPK sekaligus memetakan langkah-langkah perbaikan yang perlu segera dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

Helmi mengatakan DPRD ingin memastikan setiap temuan dan catatan yang diberikan auditor negara benar-benar ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi persoalan berulang pada tahun-tahun berikutnya.

“Kami ingin memastikan setiap catatan ditindaklanjuti dengan serius supaya kekeliruan yang sama tidak terus berulang dan kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik,” tegasnya.

Bagi DPRD Samarinda, opini WTP bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (adv)