Meski demikian, Helmi menegaskan opini WTP bukan berarti seluruh persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan telah terselesaikan.

Ia mengingatkan bahwa dalam hasil pemeriksaannya, BPK tetap memberikan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.

Beberapa sektor yang masih menjadi perhatian antara lain layanan air bersih, fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga penyelesaian sejumlah proyek pembangunan fisik yang saat ini masih berjalan.

Menurut Helmi, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting agar manfaat pengelolaan keuangan yang baik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Predikat WTP bukan berarti tanpa evaluasi. Masih ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian serius agar pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

DPRD Siapkan Evaluasi Bersama OPD