AVNMEDIA.ID -  Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat apresiasi dari DPRD Samarinda.

Namun, capaian tersebut diingatkan agar tidak berhenti sebagai prestasi administratif semata, melainkan menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai opini WTP yang kembali diraih menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut merupakan capaian yang patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran daerah secara baik dan berkelanjutan.

“Raihan opini WTP ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan pemerintah daerah mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan secara konsisten dari tahun ke tahun,” ujar Helmi, Selasa (26/5/2026).

WTP Harus Berdampak pada Pelayanan Masyarakat

Meski demikian, Helmi menegaskan opini WTP bukan berarti seluruh persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan telah terselesaikan.

Ia mengingatkan bahwa dalam hasil pemeriksaannya, BPK tetap memberikan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.

Beberapa sektor yang masih menjadi perhatian antara lain layanan air bersih, fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga penyelesaian sejumlah proyek pembangunan fisik yang saat ini masih berjalan.

Menurut Helmi, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting agar manfaat pengelolaan keuangan yang baik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Predikat WTP bukan berarti tanpa evaluasi. Masih ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian serius agar pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

DPRD Siapkan Evaluasi Bersama OPD

Untuk memastikan rekomendasi BPK tidak berhenti pada dokumen pemeriksaan, DPRD Samarinda berencana menggelar rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Forum tersebut akan digunakan untuk membahas secara rinci hasil evaluasi BPK sekaligus memetakan langkah-langkah perbaikan yang perlu segera dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

Helmi mengatakan DPRD ingin memastikan setiap temuan dan catatan yang diberikan auditor negara benar-benar ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi persoalan berulang pada tahun-tahun berikutnya.

“Kami ingin memastikan setiap catatan ditindaklanjuti dengan serius supaya kekeliruan yang sama tidak terus berulang dan kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik,” tegasnya.

Bagi DPRD Samarinda, opini WTP bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (adv)