AVNMEDIA.ID - Minimnya alokasi anggaran untuk sektor pariwisata dalam APBD 2026 menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda. 

Keterbatasan anggaran tersebut dinilai berdampak pada ruang gerak pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kota Tepian agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan persoalan itu menjadi salah satu pembahasan saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). 

Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar berbagai program dapat direalisasikan secara maksimal.

“Bagaimana pariwisata bisa berkembang kalau anggaran yang dikelola sangat kecil. Tentu ruang geraknya menjadi terbatas,” jelasnya.

Joha menilai besarnya potensi wisata yang dimiliki Samarinda seharusnya dapat menjadi modal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian daerah. 

Apalagi, Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk bagi wisatawan maupun pelaku usaha.

Menurutnya, potensi tersebut tidak akan berkembang optimal apabila dukungan anggaran masih terbatas.