"Kita sudah siapkan tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan langkah ini bisa membantu menyelesaikan masalah banjir secara bertahap dan terstruktur,” kata Wiyono.

Ia menyebutkan, pelaksanaan program akan dimulai pada Juli hingga Agustus 2025, dan beberapa tahap berlanjut sampai 2026.

Detail teknis dari program tersebut akan dijelaskan oleh tim ahli yang terlibat.

Namun, Wiyono menekankan bahwa menyelesaikan persoalan banjir bukan tugas satu lembaga saja. Ia mengajak semua elemen, termasuk masyarakat dan perusahaan tambang, untuk turut serta dalam upaya ini.

“Ini bukan cuma tugas PU. Ada DPRD, Perkim, masyarakat, hingga perusahaan-perusahaan yang juga perlu ambil bagian. Sungai yang makin sempit karena bangunan warga juga jadi penyebab utama banjir,” tuturnya.

Salah satu solusi jangka panjang yang ditawarkan adalah normalisasi sungai.

Tetapi, menurutnya, langkah itu akan sia-sia jika tidak dibarengi kesadaran dari masyarakat untuk tidak lagi membangun di bantaran sungai.