AVNMEDIA.ID - Isu terkait proyeksi pendapatan daerah dari sektor parkir berlangganan di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai bahwa target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam sektor tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi realisasi di lapangan. 

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus pembahasan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ballroom Arutala Bapperida Kota Samarinda.

Dalam forum evaluasi tersebut, Iswandi menyoroti besarnya target PAD yang mencapai sekitar Rp204 miliar. 

Ia mempertanyakan rasionalitas angka tersebut jika dibandingkan dengan kontribusi sektor parkir berlangganan yang selama ini dinilai masih minim. 

Menurutnya, capaian dari sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan dan jauh dari ekspektasi yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran.

“Kalau saya lihat dari tahun ke tahun, parkir berlangganan perhubungan paling Rp4 miliar, Rp2 miliar saja kadang tidak pernah tercapai,” ujarnya.

Selain menyinggung soal target pendapatan, ia juga menggarisbawahi pola realisasi PAD yang kerap menumpuk di akhir tahun anggaran. 

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. 

Ia menyebut fenomena lonjakan pendapatan di penghujung tahun atau yang kerap disebut “bubble” dapat berdampak pada kurang sehatnya struktur laporan keuangan daerah.

“Biasanya terjadi bubble pendapatan di ujung tahun. Kalau bicara belanja juga sama. Secara laporan keuangan itu tidak sehat juga,” ucapnya.

Iswandi menegaskan pentingnya pemerataan realisasi pendapatan agar tidak terfokus pada periode tertentu saja. 

Ia menilai distribusi pendapatan yang stabil di setiap triwulan akan membantu menjaga keseimbangan fiskal daerah dan mempermudah proses perencanaan belanja.

Terkait rencana implementasi sistem parkir berlangganan yang tengah digodok pemerintah kota, ia mengungkapkan bahwa DPRD hingga kini belum menerima penjelasan detail mengenai mekanisme penerapannya. 

Karena itu, pihaknya belum dapat memberikan penilaian lebih jauh terhadap konsep yang sedang disiapkan tersebut.

“Kita belum dapat dari wali kota bagaimana sistem mekanismenya, jadi kita belum bisa banyak komentar,” terangnya.

Meski masih menunggu penjelasan resmi, Iswandi menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung upaya peningkatan PAD selama kebijakan yang diambil tidak memberikan beban berlebih kepada masyarakat. 

Ia bahkan mengusulkan adanya skema pembayaran yang lebih fleksibel agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih ringan dalam memenuhi kewajiban parkir.

“Jangan langsung bayar setahun. Bisa mingguan misalnya. Jadi masyarakat bisa menyesuaikan aktivitasnya,” ucapnya.

Ia berharap pendekatan tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah kota dalam menyusun mekanisme penerapan sistem parkir berlangganan di Samarinda. (adv/naf)