Karena itu, pihaknya belum dapat memberikan penilaian lebih jauh terhadap konsep yang sedang disiapkan tersebut.

“Kita belum dapat dari wali kota bagaimana sistem mekanismenya, jadi kita belum bisa banyak komentar,” terangnya.

Meski masih menunggu penjelasan resmi, Iswandi menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung upaya peningkatan PAD selama kebijakan yang diambil tidak memberikan beban berlebih kepada masyarakat. 

Ia bahkan mengusulkan adanya skema pembayaran yang lebih fleksibel agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih ringan dalam memenuhi kewajiban parkir.

“Jangan langsung bayar setahun. Bisa mingguan misalnya. Jadi masyarakat bisa menyesuaikan aktivitasnya,” ucapnya.

Ia berharap pendekatan tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah kota dalam menyusun mekanisme penerapan sistem parkir berlangganan di Samarinda. (adv/naf)