“Kritik itu perlu, tapi harus jadi sarana refleksi dan perbaikan bersama, bukan senjata untuk menyerang sesama warga. Jangan sampai kita terpecah hanya karena perbedaan pendapat,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Helmi mendorong peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Menurutnya, rendahnya kemampuan memilah informasi menjadi salah satu penyebab utama maraknya hoaks dan serangan digital.

“Masyarakat perlu makin cerdas dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terpancing, dan pastikan dulu informasi yang diterima benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi melalui kanal-kanal resmi, seperti mekanisme pengaduan ke DPRD atau forum-forum diskusi yang tersedia.

“DPRD Samarinda selalu terbuka untuk menerima masukan dan kritik. Tapi mari kita lakukan dengan cara yang santun, bermartabat, dan berbasis pada data yang akurat,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Helmi mengajak semua elemen masyarakat—termasuk komunitas, tokoh masyarakat, akademisi, dan influencer—untuk ikut berperan aktif dalam mengedukasi warga tentang pentingnya etika di ruang digital.

“Demokrasi yang sehat dimulai dari cara kita berbicara dan berinteraksi, termasuk di dunia maya. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (adv)