AVNMEDIA.ID -  Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi, terutama di era digital saat ini.

Ia menyoroti makin maraknya penyalahgunaan media sosial sebagai alat untuk menyerang pribadi maupun menyebarkan data pribadi (doxing), yang justru mencederai semangat demokrasi.

Helmi menilai, ruang digital seharusnya menjadi sarana diskusi dan penyampaian aspirasi secara sehat, bukan arena untuk saling menjatuhkan.

Terlebih lagi, belakangan ini muncul tren menyerang individu yang mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Samarinda melalui media sosial.

“Demokrasi tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan mutlak untuk menyerang pribadi. Tindakan seperti doxing dan penyebaran hoaks sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung,” tegas Helmi dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Ia juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Kritik terhadap pemerintah, menurutnya, sah dilakukan selama disampaikan secara beretika, berdasarkan fakta, dan bukan didorong oleh kebencian.

“Kita terbuka terhadap kritik, tetapi mari sampaikan dengan cara yang benar. Jangan sampai justru menyebar informasi keliru atau menyerang secara personal,” lanjutnya.

Helmi juga menyoroti meningkatnya praktik ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu yang beredar di media sosial, yang dapat memperkeruh suasana dan memecah belah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Samarinda adalah rumah bersama yang harus dijaga keharmonisannya.

“Kritik itu perlu, tapi harus jadi sarana refleksi dan perbaikan bersama, bukan senjata untuk menyerang sesama warga. Jangan sampai kita terpecah hanya karena perbedaan pendapat,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Helmi mendorong peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Menurutnya, rendahnya kemampuan memilah informasi menjadi salah satu penyebab utama maraknya hoaks dan serangan digital.

“Masyarakat perlu makin cerdas dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terpancing, dan pastikan dulu informasi yang diterima benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi melalui kanal-kanal resmi, seperti mekanisme pengaduan ke DPRD atau forum-forum diskusi yang tersedia.

“DPRD Samarinda selalu terbuka untuk menerima masukan dan kritik. Tapi mari kita lakukan dengan cara yang santun, bermartabat, dan berbasis pada data yang akurat,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Helmi mengajak semua elemen masyarakat—termasuk komunitas, tokoh masyarakat, akademisi, dan influencer—untuk ikut berperan aktif dalam mengedukasi warga tentang pentingnya etika di ruang digital.

“Demokrasi yang sehat dimulai dari cara kita berbicara dan berinteraksi, termasuk di dunia maya. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (adv)