Hal ini menimbulkan rasa khawatir bahwa subsidi yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat malah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Sebelumnya, fenomena serupa juga pernah muncul di sektor lain, seperti penyalahgunaan subsidi BBM.

Untuk itu, DPRD Samarinda menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam distribusi minyak goreng bersubsidi, guna menghindari adanya spekulasi harga dan praktik kecurangan dalam proses distribusi.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa produsen dan distributor mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam menjalankan usaha mereka.

Apabila ditemukan pelanggaran, pelaku usaha berisiko mendapat sanksi administratif, bahkan hingga pencabutan izin usaha.

“Kami ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan besar,” terang Viktor.

Melalui pengawasan yang lebih ketat, DPRD Samarinda berharap distribusi Minyakita dapat berjalan lebih transparan dan sesuai peraturan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng bersubsidi dengan harga yang adil. (adv)