Deni menjelaskan, keberadaan pedagang di kawasan tersebut turut memunculkan persoalan lain, terutama terkait parkir kendaraan. 

Karena tidak tersedia area parkir yang memadai, pengunjung yang datang untuk membeli maupun masyarakat yang berolahraga dan menikmati suasana Folder Air Hitam akhirnya memarkir kendaraan di bahu hingga badan jalan.

Situasi tersebut, lanjutnya, membuat fungsi jalan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan meningkatkan risiko kemacetan maupun gangguan lalu lintas. 

Karena itu, penataan dinilai menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

“Jadi akhirnya parkir di bahu dan badan jalan, dan itu jelas bukan kawasan parkir. Ini wajib kita tertibkan. Kita tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha yang senyamannya mereka melakukan usaha tapi melanggar aturan,” ujar Deni.

Ia pun meminta Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah tegas terhadap persoalan tersebut. 

Meski demikian, penertiban tidak boleh berhenti pada tindakan represif semata, melainkan harus dibarengi dengan penyediaan solusi yang dapat diterima para pelaku usaha.