Di sisi lain, perempuan juga masih harus menghadapi berbagai stigma sosial yang menganggap politik sebagai ruang yang identik dengan laki-laki.

Kondisi tersebut membuat perempuan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kapasitasnya sekaligus memperoleh kepercayaan publik.

“Perempuan sering menghadapi tantangan yang berlapis. Selain meningkatkan kapasitas diri, mereka juga harus menghadapi berbagai persepsi yang masih berkembang di masyarakat,” ujarnya.

DPRD Dorong Kebijakan yang Lebih Inklusif

Bagi DPRD Samarinda, peningkatan partisipasi perempuan tidak hanya penting dari sisi representasi politik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Semakin banyak perempuan terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat secara lebih adil.

Karena itu, Sri Puji menilai ruang-ruang pendidikan politik, diskusi publik, dan peningkatan kapasitas perempuan perlu terus diperluas agar semakin banyak perempuan yang berani tampil sebagai pemimpin maupun pengambil kebijakan.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar memenuhi kuota, melainkan memastikan bahwa perspektif perempuan turut hadir dalam pembangunan daerah. (adv)