AVNMEDIA.ID -  Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih menghadapi berbagai tantangan.

Meski regulasi telah memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan, DPRD Kota Samarinda menilai implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Sekolah Politik Perempuan bertajuk "Dari Suara Perempuan Menuju Kebijakan yang Inklusif" yang digelar di Samarinda.

Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak, mulai dari legislator, pemerintah daerah, aktivis hingga pegiat isu gender untuk membahas posisi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Menurutnya, keberadaan aturan yang menjamin kesetaraan belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini dihadapi perempuan ketika ingin terjun ke dunia politik praktis.

“Secara regulasi memang sudah ada jaminan kesetaraan. Tetapi dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan ketika ingin berpartisipasi dalam politik,” ujarnya.

DPRD Nilai Kuota Perempuan Belum Maksimal

Sri Puji menyoroti implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di partai politik yang dinilai belum sepenuhnya berjalan efektif.

Meski aturan mengenai kuota keterwakilan perempuan telah diterapkan dalam proses politik dan pemilu, ia menilai realisasinya masih jauh dari harapan.

Kehadiran perempuan dalam struktur politik sering kali belum diikuti dengan kesempatan yang setara untuk berkembang dan mengambil peran strategis.

Menurutnya, keterwakilan perempuan tidak boleh hanya dipenuhi sebatas angka administratif, tetapi harus diiringi dengan upaya nyata untuk memperkuat kapasitas dan posisi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.

“Kuota perempuan memang sudah ada, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar memberikan ruang yang setara. Kuota 30 persen belum optimal” katanya.

Biaya Politik Jadi Tantangan Serius

Selain faktor budaya, Sri Puji juga menilai biaya politik masih menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi perempuan untuk bersaing dalam kontestasi politik.

Menurutnya, banyak perempuan yang memiliki kapasitas dan kemampuan memimpin, namun terkendala oleh kebutuhan sumber daya yang tidak sedikit ketika memasuki arena politik.

Di sisi lain, perempuan juga masih harus menghadapi berbagai stigma sosial yang menganggap politik sebagai ruang yang identik dengan laki-laki.

Kondisi tersebut membuat perempuan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kapasitasnya sekaligus memperoleh kepercayaan publik.

“Perempuan sering menghadapi tantangan yang berlapis. Selain meningkatkan kapasitas diri, mereka juga harus menghadapi berbagai persepsi yang masih berkembang di masyarakat,” ujarnya.

DPRD Dorong Kebijakan yang Lebih Inklusif

Bagi DPRD Samarinda, peningkatan partisipasi perempuan tidak hanya penting dari sisi representasi politik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Semakin banyak perempuan terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat secara lebih adil.

Karena itu, Sri Puji menilai ruang-ruang pendidikan politik, diskusi publik, dan peningkatan kapasitas perempuan perlu terus diperluas agar semakin banyak perempuan yang berani tampil sebagai pemimpin maupun pengambil kebijakan.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar memenuhi kuota, melainkan memastikan bahwa perspektif perempuan turut hadir dalam pembangunan daerah. (adv)